RAKOR LP2M PTKIN: Peningkatan Tata Kelola, Optimalisasi Program dan LPJ Penelitian

Direktorat PKTI Ditjen Pendis Kemenag RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi LP2M/P3M PTKIN se- Indonesia Tahun 2020 bertempat di Atria Residences Gading Serpong Tangerang Banten (3-4/03/2020). Kegiatan Rakor yang dihadiri oleh para ketua dan perwakilan LP2M/P3M dari 58 PTKIN diadakan dalam rangka menindaklanjuti Edaran Rumah Moderasi Beragama dan Koordinasi Pelaksanaan Program Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) tahun anggaran 2020 di lingkungan PTKIN. Rakor yang diagendakan berlangsung selama dua hari, dibuka oleh Direktur PTKI, Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag. Hadir sebagai narasumber: Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.; Kasubdit Penelitian dan Pengabdian, Dr. H. Suwendi, M.Ag.; Perwakilan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI, Dr. Junaidi; Tim pengembang Turnitin; dan Tim Pemdampingan Desa Sejahtera PT. Astra.

Dalam sambutan pembukaannya, Prof. Arsekal selaku direktur PTKI,  menekankan pada dua hal yaitu, Peningkatan tata kelola Litapdimas dan strategi peningkatan kualitas  penelitian dari hulu, “ diharapkan LP2M/P3M mensosialisasikan dan memperhatikan edaran 2020 terkait tata kelola litapdimas. Kita juga perlu mempaerhatikan strategi peningkatan penelitian mulai dari hulu. Misalnya, mulai membangkitkan kembali iklim akademik kampus yang dirasakan mulai menurun, kasus mahasiswa kita dulu suka diskusi dan berkembang komunitas-komunitas diskusi mahasiswa, sekarang mulai tidak suka, ini tantangan kita. Contoh kasus lagi,   Dosen-dosen Metodologi Riset sebaiknya dari para peneliti yg professional. Bagaimana mengajar metodologi riset kalau dosennya tidak pengalaman meneliti di lapangan dan apalagi tidak pernah mendapatkan bantuan penelitian. Hal semacam ini, LP2M melalui Warek I bidang akademik harus mengingatkan Fakultas-fakultas,” demikian tegasnya.

Kasubdit, Dr. Suwendi, mengingatkan beberapa hal terkait Edaran Direktur PTKI Nomor: B-473.1/DJ.I/Dt.I.III/OT.01.3/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 Tentang Kebijakan Tata Kelola Litapdimas yang perlu disosialisasikan oleh LP2M/P3M di semua satker PTKI, yaitu:

  • Tata kelola bantuan Litapdimas menerapkan kebijakan pola H-1, yakni sosialisasi, pengusulan, dan penilaian proposal diselenggarakan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
  • Pengusulan, penilaian, dan pelaporan bantuan Litapdimas tidak menggunakan kertas (papaerless), tetapi dengan soft-file yang langsung diakses melalui aplikasi.
  • Direktorat PTKI telah menyediakan aplikasi litapdimas yang dapat diakses melalui www.litapdimas.kemenag.go.id.
  • Setiap PTKI diwajibkan untuk menggunakan layanan aplikasi. Bagi PTKIN yang telah memiliki aplikasi tersendiri (web service) agar dipastikan dapat terkoneksi dengan aplikasi litapdimas yang telah disediakan oleh Direktorat. Bagi PTKIN yang belum memiliki aplikasi tersendiri dapat menggunakan aplikasi litapdimas tersebut secara langsung, yang diharapkan memiliki perangkat server dan penyimpanan data pada masing-masing PTKIN.
  • Setiap PTKIN diwajibkan untuk menugaskan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang sebagai tim admin layanan aplikasi litapdimas yang pembiayaannya dibebankan oleh masing-masing PTKIN. Selain itu, setiap PTKIN agar mewajibkan setiap dosen PTKIN untuk memiliki account peneliti sebagai syarat untuk mengajukan usulan bantuan litapdimas

Setiap PTKI diwajibkan untuk menggunakan layanan aplikasi. Bagi PTKIN yang telah memiliki aplikasi tersendiri (web service) agar dipastikan dapat terkoneksi dengan aplikasi litapdimas yang telah disediakan oleh Direktorat. Bagi PTKIN yang belum memiliki aplikasi tersendiri dapat menggunakan aplikasi litapdimas tersebut secara langsung, yang diharapkan memiliki perangkat server dan penyimpanan data pada masing-masing PTKIN.

Sementara itu dalam sesi berikutnya,  Prof. Kamarudin selaku Dirjen Pendis menyampaikan arahannya mengenai empat isu strategis Pendis Kemenag RI, yaitu; efesiensi dan efektifitas prioritas anggaran, moderasi beragama sebagai mandatory, peningkatan kualitas dan kontribusi penelitian, dan penundaan penelitian dan pengabdian ke luar negeri terkait virus Corona. Mengenai isu moderasi beragama, Dirjen Pendis menegaskan bahwa “Moderasi beragama ini merupakan mandatory pemerintah yang diamanatkan ke Kemenag RI sebagai leading sector. Oleh karena itu Kemenag harus merumuskan mulai dari konsep, strategi dan implementasinya, baik di lembaga pendidikan  maupun masyarakat secara luas”, demikian salah satu arahannya.

Dalam sesi Pola Penganggaran dan Pertanggungjawaban APBN untuk Riset, Bpk Junaidi yang mewakili Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI menjelaskan mengenai Penganggaran dan Pertanggungjawaban APBN untuk Riset berbasis out put, “kami menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 7 /PB/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Sub Keluaran Penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan laporan berbasis Out put. Hanya saja ini belum terpahami dan tersosialisasi dengan baik, sehingga memunculkan adanya kurang sinergi di beberapa kasus” terangnya. Kasubdit penelitian dan pengabdian Diktis, Dr. Suwendi menambahkan, “Perdirjen Perbendaharaan itu bukan berarti BPK tidak boleh untuk meminta LPJ Keuangan, silahkan. Juknis Pendis juga digunakan agar setiap penerima bantuan menyiapkan LPJ, sekurang-kurangnya untuk antisipasi. LPJ itu untuk membuktikan bahwa benar dana itu telah digunakan untuk kepentingan riset, yang mekanismenya menggunakan SBK. Intinya, kita menggunakan pola SBK (Standar Biaya Keluaran), bukan SBM (Standar Biaya Masukan), yang focus kejaran  laporannya pada keluaran (Out Put)”, demikian imbuhnya. Pada hari kedua, sesi dilanjutkan dengan penjelasan dan pembagian akun Turnitin bagi PTKIN yang belum melanggan Turnitin. Kemudian diakhiri dengan sesi penjelasan Tim PT. Astra sebagai lembaga donor yang bekerja sama dengan Kemenag RI mengembangkan Desa Sejahtera Astra bersama Kemenag.

“Perdirjen Perbendaharaan itu bukan berarti BPK tidak boleh untuk meminta LPJ Keuangan, silahkan. Juknis Pendis juga digunakan agar setiap penerima bantuan menyiapkan LPJ, sekurang-kurangnya untuk antisipasi. LPJ itu untuk membuktikan bahwa benar dana itu telah digunakan untuk kepentingan riset, yang mekanismenya menggunakan SBK. Intinya, kita menggunakan pola SBK (Standar Biaya Keluaran), bukan SBM (Standar Biaya Masukan), yang fokus kejaran  laporannya pada keluaran (Out Put)

241total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *